Dinamika Dunia Perbankan di Indonesia

Posted: Oktober 18, 2012 in Uncategorized

DINAMIKA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA

DI TULIS UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

di tulis oleh :

113401007

RIPAN NURDIANSAH

EKONOMI PEMBANGUNAN A

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SILIWANGI

TASIKMALAYA

2012-2013

 

 

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “  DINAMIKA LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA“ makalah ini di ajukan guna memenuhi tugas mata kuliah bank dan  lembaga keuangan,

Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi mahasiswa dan bermanfaat kususnya untuk saya pribadi umumnya untuk pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa semua.
 

 

 

 

Tasikmalaya,18 oktober 2012

Penulis

         

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………2

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………………..3

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………………………..4

  1. Latar belakang………………………………………………………………………………………………….4
  2. Rumusan masalah…………………………………………………………………………………………….4
  3. Tujuan penulis…………………………………………………………………………………………………4

BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………………………………………………………5

  1. Permasalahan Perbankan Nasional……………………………………………………………………..5
  2. Analisis Kondisi Perbankan Nasional Tahun 2009………………………………………………..5
  3. Perbankan Nasional Menghadapi Masalah Terkait Pajak………………………………………..7
  4. Bisnis Bank Syariah Masih Belum Bisa Berkembang Pesat…………………………………….7
  5. Permasalaha dan Perkembangan BPR…………………………………………………………………8
  6. Pengawasan BPR Perlu di Perketat……………………………………………………………………..9

BAB III PENUTUP…………………………………………………………………………………………………………10

  1. Kesimpulan…………………………………………………………………………………………………..10
  2. Keritik dan saran……………………………………………………………………………………………10

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………………………………………..11

 

 

BAB I   PENDAHULUAN                   

A.    Latar Belakang

Bankadalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa italia banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito nya.

B.    Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil suatu permasalahan yang dihadapi yakni  lembaga keungan dalam hal ini adalah perbankan dan BPR di indonesia dalam menjalankan proses kinerjanya.

C.   Tujuan Penulisan

Karena begitu pentingnya peninjauan terhadap peningkatan kualitas lembaga keuangan di indonesia sebagai bagian penting perekonomian nasional. Lembaga keuangan memiliki peran penting yang menjadi tonggak dasar kemajuan perekonomian suatu bangsa. Karena begitu pentingnya lembaga keuangan maka perlu suatu terobosan dalam melakukan peninjaun dalam perkembangannya. Salah satunya adalah dengan melakukan penelitian tentang kinerja dan permasalahan dalam aktipitas bank dan BPR.

Melihat begitu urgennya  dan dalam memenuhi tugas mata kuliah lembaga keuangan dan perbankan  maka tulisan ini dibuat. Tujuan utamanya adalah agar penulis secara pribadi dan calon ekonom pada umumnya mampu memahami pentingnya menganalisa kinerja lembaga keuangan. Tentu  harapannya adalah implementasi dari suatu ilmu yang akan sangat bermanfaat dalam melaksanakan pembelajaran.

 

 

BAB II  PEMBAHASAN

A. Permasalah Perbankan Nasional

Permasalahan dalam krisis perbankan di Indonesia saat ini dianggap paling parah dan relatif mahal di dunia selama berabad-abad. National beban biaya restrukturisasi perbankan yang dikeluarkan oleh perekonomian mencapai 47% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dua penyebab utama kehancuran bank di mulai ketika krisis ekonomi indonesia tahun 1997 yaitu :

  1. Terlalu longgar peraturan dalam perbankan, terutama sejak digulirkannya Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Peraturan ini memungkinkan bank untuk menetapkan langkah-langkah yang begitu mudah, sehingga dalam waktu singkat, jumlah bank telah menjamur.
  2. Bank dan sektor riil semakin terintegrasi ke dalam struktur kepemilikan seseorang atau sekelompok orang yang benar-benar dalm kondisi yang sama. Ini tidak terlalu banyak membawa dampak negatif jika aturan-aturan yang diberikan kondisi upheld. Adapun praktek bisnis yang buruk telah ditutupi oleh sebuah sistem politik tertutup otoriter dan korup. Jadi, ketika guncangan terjadi pada sendi otomatis bangunan bisnis politik, termasuk perbankan, juga ikut gemetar.

B. Analisis kondisi di perbankan nasional tahun 2009

Selama periode di bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2008 tingkat pertumbuhan kredit tercatat hingga hampir 4 persen, angka ini menunjukan bahwa turun persenan menjadi hanya sekitar 2 persen pada periode di bulan Juli hingga sampai di bulan Desember 2008.
Memasuki 2009, pertumbuhan kredit minus 2,1 persen. Penurunan tingkat pertumbuhan hampir pasti akan juga ikut mengerek naik jumlah kredit bermasalah (NPL).

Penyebab melemahnya pertumbuhan kredit seretnya likuiditas. Satu hal yang antara lain menunjukkan pengurangan lebih dari dua kali kelebihan likuiditas dalam perekonomian yang membuat Sertifikat Bank Indonesia (SBI), fasilitas BI, dan fine tuning operation (FTO).

Beberapa minggu terakhir ini, likuiditas perekonomian adalah sedikit tertolong oleh suntikan-suntikan devisa dari negara-negara yang melakukan kesepakatan swap billateral dengan Indonesia, antara lain China. Dana tambahan dari 12 billion Dolar AS adalah juga dijadwalkan akan dihasilkan jika komitmen ASEAN Plus 3 dapat terwujud. Berbagai foto pertukaran ini akan langsung mengurangi tekanan pada likuiditas dalam negeri melalui mekanisme uang inti. Selain itu, suntikan dari luar, arus lalu lintas likuiditas dalam negeri juga akan dibantu oleh banyak partai demokratis pemilu yang kini dirayakan hinggar kebisingannya.

Masalahnya peningkatan aliran likuiditas belum tentu diterjemahkan dalam ekspansi kredit. Begitu juga dalam krisis global menyebabkan lebih takutnya segmentasi pasar perbankan domestik, yang menyebabkan suku bunga kredit komersial turun keras (tercatat dalam : Deviation BI Rate dan Suku Bunga Kredit).

Bank Indonesia sedang mencoba berbagai upaya terobosan untuk mengatasi masalah ini, termasuk upaya untuk menciptakan pengumpulan dana, dan itupun bukan tanda-tanda yang menggembirakan. Bankpun masih enggan untuk saling meminjamkan dana, karena profil risiko dari masing-masing yang belum sepenuhnya transparan. Solusi komprehensif segmentasi pasar perbankan cenderung menunggu sedikit lebih lama, sampai tercatat sahnya berlaku RUU Sistem Keuangan Network Security yang sampai saat ini masih berada di DPR.

Dengan berbagai masalah, tidak mengherankan bahwa laju pertumbuhan kredit pada tahun 2009 secara kumulatif sepanjang akan melambat di kisaran 15 % (persen). Demikian pula pada dana dengan tingkat perkiraan pihak ketiga yang hanya tercatat 11 % (persen).

Sejauh ini, perlambatan pertumbuhan kredit dan NPL tidak serius pemburukkan mempengaruhi sistem perbankan domestik fundamental ekonomi secara keseluruhan. Rata-rata, bank-bank domestik masih memiliki rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio – CAR) lebih dari cukup, dengan 17% (persen). Angka ini lebih jauh di atas tingkat minimum 8 persen. Bantal modal besar memungkinkan bank-bank domestik untuk menyerap berbagai risiko yang mungkin timbul selama 2009. Pada awal 2009, tingkatan NPL masih relatif terkendali dalam waktu kurang dari 5% (persen), meskipun harga itu sedikit meningkat dari 4% (persen) di akhir 2008.

Perbankan fundamental yang baik merupakan modal yang sangat berharga untuk berlayar pada tahun 2009. Tentu saja, pada tingkat operasi perbankan, perlu ada lebih banyak usaha untuk meningkatkan efisiensi yang masih dianggap cukup rendah di mana rasio masih BOPO untuk 80% (persen) serta pengelolaan risiko masing-masing bank. Karena, pengalaman baru-baru ini dalam kasus Indover dan Bank Century, karena runtuhnya bank seringkali disebabkan oleh pengelolaan risiko yang berantakan bahkan kriminal.

Dengan secara bersamaan, perbaikan dalam skala mikro ini harus disertai dengan upaya pada tingkat makro konsolidasi perbankan. Konsolidasi sering dilakukan melalui merger selain mengurangi masalah-masalah perbankan segmentasi pasar, juga akan mengurangi beban pengawasan otoritas moneter.

Upaya lain di tingkat makro perlu dilanjutkan dan bahkan memperkuat pemerintahan berhatihati kebijakan (peraturan kehati-hatian), termasuk dalam hal transaksi derivatif dan mata uang asing yang telah diadopsi. Kebijakan BI ini adalah salah satu yang harus menyelamatkan sistem perbankan nasional sejauh ini, sehingga perlu dilanjutkan dan bukan hanya menggeliat.

Selain meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola bank, baik itu BI juga memberikan bimbingan untuk ekspansi kredit sektoral sebagai petunjuk operasional perbankan. Pedoman ini harus spesifik dan harus berbeda di setiap daerah. Pada titik ini, kantor BI yang tersebar di hampir seluruh pelosok kepulauan harus difungsionalisasikan sebagai tombang tepi dalam memberikan sifat lokal sektoral.

Keberadaan pada bank-bank Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk membaca perubahan-perubahan dalam lingkungan eksternal, baik di tingkat nasional dan internasional.perubahan yang patut diperhatikan:

*  Ubah struktur dan karakter perekonomian nasional sebagai akibat dari perubahan-perubahan struktural pasca krisis insentif.

*  Pelaksanaan otonomi daerah.

*  Fenomena globalisasi dan regionalisasi.

C. Perbankan nasional menghadapi masalah terkait pajak.

Setelah terjadi perubahan undang-undang perpajakan perbankan nasional menghadapi masalah. Perubahan UU tersebut terdiri dari UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP, UU Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Menurut Ketua bidang Hukum dan GCG Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Herwidayatmo, perubahan undang-undang tersebut masih menimbulkan permasalahan.Karena, adanya perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan perbankan. Bahkan, berdasarkan inventarisasi permasalahan perpajakan industri perbankan yang kami kumpulkan, permasalahan tersebut sudah terjadi sebelum perubahan UU dilakukan Beberapa permasalahan industri perbankan tersebut, antara lain :

1)      secara perpajakan apakah bank dapat membebankan biaya pencadangan penghapusan kredit dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan.

2)      apakah secara perpajakan bank dapt mengkalim biaya kerugian dari penghapusan kredit yang sudah dilakukan tindakan penagihan secara maksimal meskipun belum terakhir dan sudah memnuhi persyaratan formal perpajakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

3)       apakah bank wajib mencamtumkan nomor NPWP debitur kecil di bawah Rp50 juta yang dihapuskan bank.

4)      apakah kegiatan penyerahan BKP oleh perbankan seperti penjualan agunan yang diambil alih oleh debitur (AYDA), penjualan aktiva tetap dan pemberian hadiah kepada nasabah oleh perbankan terutang PPN.

5)       dengan tidak terutangnya PPN atas transaski pembiayaan murabahah mulai 1 April 2010, apakah hal tersebut berlaku juga untuk transaksi sebelumnya.

D. Bisnis bank syariah masih belum bisa berkembang pesat di indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana menjelaskan hingga saat ini aset industri perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar di bawah 4 persen dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional. Sebenarnya ada tiga masalah besar di perbankan syariah. Ini yang menghambat perkembangan bisnis syariah sampai saat ini.

1)      ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standardisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi, produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim.

2)       tingkat pemahaman (awareness) produk bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah. “Hanya sekitar 30 persen dari sumber daya yang direkrut mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat awareness-nya.

3)      industri perbankan syariah adalah sumber daya manusia (SDM). Masalah yang terjadi adalah pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni. justru banyak mengambil SDM untuk perbankan syariah dari perbankan konvensional dan SDM-SDM yang potensial. Sangat sedikit SDM yang diambil atau lulusan perguruan tinggi syariah.

Sekadar catatan, Bank Indonesia memproyeksi industri perbankan syariah bisa memiliki pangsa pasar sebesar 15 persen pada 10 tahun mendatang (atau sekitar tahun 2022) apabila bisa mengalami pertumbuhan yang stabil seperti beberapa tahun terakhir.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah yang saat ini menjadi anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan dengan rerata 40,5 persen per tahun, dalam setengah dasawarsa terakhir. Pertumbuhan tersebut dua kali lebih cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga pangsa pasarnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun saat ini pangsa pasarnya (berdasarkan aset) masih sekitar 4 persen.

E. Permasalahan dan  perkembangan BPR

Peran perbankan dalam perekonomian adalah sangat vital khususnya dalam lalu lintas perputaran uang. Diantara begitu banyak perbankan, kehadiran bank perkreditan rakyat (BPR) yang menyediakan produk keuangan yang serupa dengan bank konvensional lain ternyata memiliki penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan lain khususnya untuk usaha mikro dan kecil. Seiring dengan persaingan dunia perbankan yang kian ketat, BPR sepertinya tidak akan luntur serta masih menjadi salah satu perbankan yang diminati masyarakat.

Ada banyak hal yang memengaruhi kinerja BPR baik yang dipengaruhi oleh sisi internal dan eksternal.  Karakteristik BPR yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit serta memberikan keuntungan simpanan dibandingkan dengan bank konvensional lain menjadi daya tarik tersendiri sehingga BPR masih diminati. Segmentasi pasar BPR yang memasarkan produknya kepada masyarakat kecil serta UMK diperkirakan menjadi alasan utama kenapa BPR bisa bertahan hingga saat ini.

BPR adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro di Indonesia yang telah memiliki akar dalam sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan tersedianya lembaga perkreditan ditengah masyarakat Indonesia seperti Lembaga Perkreditan Rakyat di Jawa pada tahun 1900 (Colter, 1984).
Walaupun jumlah penyaluran kredit BPR ke masyarakat menunjukan tren peningkatan. Namun, peningkatan itu masih relatif kecil dari jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UKM.

Peran BPR sebagai lembaga intermediasi yang mudah dijangkau oleh usaha rakyat sampai ke perdesaan diharapkan mampu menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing UMK.

Bank Indonesia di tahun 2006 menyarankan untuk meningkatkan peran BPR dalam pemberian pelayanan kepada UMK adalah dengan memperkuat kelembagaan BPR dengan membenahi berbagai faktor diantaranya struktur pendanaan, SDM, selera konsumen, infrastruktur pendukung, dan operasional BPR yang efisien. Karena persaingan yang kian ketat dimana BPR saat ini harus bersaing dengan unit pembiayaan lainnya seperti dengan bank umum, koperasi dan pegadaian.

F. Pengawasan BPR perlu diperketat

Pengawasan terhadap BPR juga menjadi faktor penting. Sebab, faktanya banyaknya BPR yang ditutup akibat perilaku pemilik BPR yang memanfaatkan bank miliknya untuk kepentingan bisnisnya sendiri. Kalau sekarang banyak BPR yang ditutup itu karena pemiliknya itu punya behaviour yang ingin memanfaatkan bank-nya itu untuk kepentingan bisnisnya.

mekanisme pengawasan terhadap BPR harus lebih intensif. Cara ini bisa dilakukan dengan dukungan komunikasi yang baik dan lebih intensif antara pengawas dengan BPR. Dari pola pengawasannya, monitoring kepada perkembangan data-data harus dilakukan dengan baik.

Berdasar data yang dilansir lembaga penjamin simpanan (LPS), dalam kurun waktu 6 tahun, sudah 45 BPR dan 1 bank umum yang dicabut izinnya oleh Bank Indonesia dengan total asset mencapai Rp 880,89 miliar dan total simpanan mencapai Rp 1,2 triliun.

Bank-bank tersebut dilikuidasi dengan berbagai alasan seperti pelanggaran prudential bank, manipulasi keuangan berupa pemberian kredit fiktif, hingga penyalahgunaan uang bank untuk pribadi, penggelapan simpanan bank atau tidak disetorkan ke bank dan kredit macet tanpa agunan atau perikatannya lemah.
BAB III  PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pengawasan pemerintah dalam hal ini gubernur Bank Indonesia harus mengambil kebijakan yang dapat membangun dunia bisnis perbankan di indonesia lebih baik karena sangat berpengaruh juga pada roda perekonomian negri ini.

Banyak mangpaatnya kalau lembaga keuangan bagus masarakat yang menjadi nasabah dapat lebih tenang dan nyaman dalam ber investasi di bank dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masarakat, terutama pengusaha menengah ke bawah.

Semoga lembaga keuangan di negri ini dapat maju dan lebih baik lagi supaya dapat terwujud prekonomian yang lebih baik demi kemakmuran rakyat indonesia.

B. Kritik dan Saran.

Semoga apa yang kami paparkan di atas bisa menambah pengetahuan para pembaca serta dapat diamalkan sebagaimana mestinya mohon ma’af bila mana ada salah dalam penulisan Sebagai seorang manusia kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami selalu mengharap kritik dari pembaca yang sifatnya dapat membangun dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

www.bi.go.id       di kutip tanggal 16 oktober 2012

 

www.kompas.com     di kutip tanggal 16 oktober 2012

 

www.inilah.com       di kutip tanggal 16 oktober 2012

 

www.medanbisnis.com    di kutip tanggal 16 oktober 2012

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s